INDO Ekpres, Jakarta - Duta Besar (Dubes) Tiongkok untuk Indonesia, Xi Feng menjelaskan perihal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dalam pembangunannya bekerja sama dengan China Railway Engineering Corporation. Menurutnya, ada salah persepsi di publik Indonesia mengenai kerja sama pembangunan kereta cepat yang sama di Teheran, Iran.
Xi Feng menjelaskan belum ada keputusan kerja sama mengenai pembangunan kereta cepat di Teheran, Iran.
Kemudian, lanjut Xi Feng, jika ada kerja sama maka China Railway Engineering Corporation tidak terlibat dalam pembangunan seluruh jalurnya sepanjang 400-500 km. Melainkan, hanya sekitar 150 km.
"Berbicara mengenai proyek kereta cepat di Iran, sejauh yang saya tahu proyeknya belum diputuskan. Teman saya mengatakan bahwa banyak orang mengatakan proyeknya sepanjang 400-500 km, tetapi kenyataannya yang diskusikan antara Iran dan Tiongkok hanya sebagian kecil saja, sekitar 150 km," jelas Xi Feng yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (10/3).
Oleh karena itu, Xi Feng mengatakan bahwa kontrak pembangunan kereta cepat yang didapatkan konsorsium perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah kontrak yang bagus dan menguntungkan. Sebab, pembagiannya 60-40 persen, dengan 60 persen untuk konsorsium BUMN.
"Saya mengapresiasi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla melanjutkan kerja sama joint venture antara Tiongkok dan Indonesia. Kerja sama pembangunan kereta cepat ini adalah kerja sama terbaik dalam sejarah dua negara," ujarnya.
Bahkan, Xi Feng sempat memuji Wapres Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya sebagai negarawan terbaik tetapi juga sebagai pebisnis andal atas tercapainya kerja sama dua negara mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Lebih lanjut, Xi Feng mengungkapkan bahwa kerja sama pembangunan kereta cepat adalah awal dan menyebut masih banyak kerja sama lainnya yang akan dilakukan dua negara.
Seperti diberitakan, terjadi kontroversi terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan atau groundbreaking (pemancangan tiang pertama) proyek kereta cepat di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada akhir Januari lalu.
Kementerian Perhubungan (Kemhub) ternyata belum mengeluarkan izin pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, sehingga mengesankan proyek senilai US$ 5,585 miliar itu terburu-buru dan belum mendapatkan persetujuan Menhub.
Kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jonan mengungkapkan bahwa ada dua izin utama yang belum dipenuhi oleh PT KCIC sebagai pelaksana proyek pembangunan kereta cepat.
Pertama, belum ditandatanganinya perjanjian penyelenggara sarana kereta cepat antara Kemhub dengan PT KCIC. Padahal, perjanjian diperlukan untuk menjamin bahwa proyek kereta cepat tidak akan menjadi beban pemerintah Indonesia seandainya berhenti di tengah jalan.
Kedua, izin pembangunan yang belum diterbitkan oleh Kemhub. Bahkan, dikatakan dokumen usulan untuk mendapatkan izin tersebut dikembalikan karena dokumen masih tulis da
Kemudian, proyek tersebut diindikasikan lebih mahal dibadingkan proyek yang sama di Teheran, Iran. Megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan biaya sampai US$ 5,585 miliar. Dengan Perincian, sebanyak 75 persennya atau US$ 4,1 miliar dari pinjaman pemerintah Tiongkok ke KCIC bertenor 40 tahun dengan grace period 10 berbunga 2 persen.
Sedangkan, pembangunan kereta yang sama oleh China Railway Engineering Corporation di Teheran, Iran, ternyata biayanya lebih murah, yaitu sebesar US$ 2,73 miliar. Dengan, jarak yang lebih panjang, 400 km dan lebih cepat, 350 km/jam.
Padahal, kedua megaproyek ini memakan waktu pembuatan yang sama, yaitu mulai perencanaan tahun 2015 sampai tahun 2018. (bst)