INDO Ekspres, Jakarta - Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta Gregorius Sahdan mengungkapkan sejumlah tokoh penting partai politik menuduh Gubernur patahana DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah melakukan deparpolisasi. Menurut Gregorius, tuduhan tersebut tidak persis benar.
"Saya sepakat dengan Ahok bahwa partailah selama ini yang telah melakukan deparpolisasi. Deparpolisasi atau lebih tepat disebut pelemahan partai politik, justru dilakukan sendiri oleh partai politik itu sendiri," ujar Gregorius kepada Beritasatu.com, Minggu (13/3).
Dia menilai, salah satu agenda reformasi 1998 adalah pembaruan politik dan pemerintahan. Reformasi memberikan ruang bagi parpol untuk mengelola politik dan pemerintahan menjadi lebih demokratis, akuntabel, dan mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan, termasuk dalam partai politik itu sendiri.
"Tetapi momentum itu, tidak maksimal dimanfaatkan oleh partai politik," tandasnya.
Sejak pemilu 1999, kata dia, partai melakukan pembelahan internal yang sangat kuat, karena perebutan kekuasaan. Pembelahan internal ini menciptakan instabilitas politik yang sangat besar. Akibatnya, banyak partai yang sibuk merebut kekuasaan dan lupa memperkuat pertumbuhan dan pengelolaan pemerintahan yang demokratis.
"Lebih celaka lagi bahwa sejak pemilu 2004 banyak kader partai yang terlibat dalam kasus korupsi dan bahkan pada tahun 2011, KPK menempatkan partai sebagai pelaku korupsi nomor satu di Indonesia," ungkap Gregorius.
Lebih lanjut, dia mengatakan, di samping faktor korupsi dan pembelahan internal, ada banyak faktor lain di mana partai melakukan deparpolisasi. Salah satu faktor itu adalah lemahanya pengawasan partai terhadap wakil mereka di parlemen dan kegagalan parpol membangun pemerintahan yang bekerja untuk rakyat.
"Studi FORMAPPI 2015 menunjukkan produktivitas legislasi DPR sangat rendah. Dalam kasus ini, partai gagal membangun sistem pengawasan untuk kader mereka di parlemen," tandas dia.
Demikian halnya di pemerintahan, parpol tidak sibuk mengurus rakyat, tetapi malah sibuk mengurus dirinya sendiri. Lebih aneh lagi ada partai yang seharusnya menjalankan program pemerintah, tetapi malah sibuk menjadi oposisi.
"Karenanya, fenomena deparpolisasi bukan ulah Ahok atau masyarakat sipil, tetapi ulah partai politik sendiri," pungkas Gregorius. (bst)