INDO Ekspres - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu meresmikan groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, kini proyek itu terus jadi sorotan karena terkesan dipaksakan dan belum beres dari segi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Namun, pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa akan ada evaluasi atas realisasi proyek kereta cepat. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi mengatakan, Jokowi -sapaan sang presiden- akan terus memantau realisasi proyek itu.
"Meskipun grounbreaking sudah dilakukan tentu ada evaluasi secara terus-menerus yang akan dilakukan presiden. Nanti akan ada rapat berkaitan dengan soal itu," ujar Johan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).
Proyek ini menuai kritik terutama karena dinilai akan menjadi beban bagi keuangan negara. Sebab, proyek keroyokan konsorsium BUMN dengan Tiongkok itu menyedot dana hingga USD 5,5 miliar atau lebih dari Rp 75 triliun itu.
Kekhawatiran lainnya adalah akan ada eksodus peekrja asal Tiongkok untuk mengerjakan proyek kereta cepat itu. Bahkan Kementerian Perhubungan merasa tak dilibatkan dalam megaproyek angkutan masal itu.
Namun, kata Johan, presiden akan menampung berbagai usul dan kritik itu untuk dibahas bersama kembali. "Tentu ini didengar presiden. Ini jadi masukan untuk presiden bisa menanyakan kembali pada menteri yang terkait," imbuhnya. Johan juga menampik ada izin yang belum dipenuhi untuk proyek kereta cepat senilai USD 5,573 miliar tersebut. Menurutnya, ada izin yang memang sedang diproses.
"Lagi diproses Kemenhub. Jadi bukan mangkrak. Tentu presiden akan minta laporan perkembangan baik itu dari kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan," tandas Johan. (JP)
Namun, pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa akan ada evaluasi atas realisasi proyek kereta cepat. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi mengatakan, Jokowi -sapaan sang presiden- akan terus memantau realisasi proyek itu.
"Meskipun grounbreaking sudah dilakukan tentu ada evaluasi secara terus-menerus yang akan dilakukan presiden. Nanti akan ada rapat berkaitan dengan soal itu," ujar Johan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).
Proyek ini menuai kritik terutama karena dinilai akan menjadi beban bagi keuangan negara. Sebab, proyek keroyokan konsorsium BUMN dengan Tiongkok itu menyedot dana hingga USD 5,5 miliar atau lebih dari Rp 75 triliun itu.
Kekhawatiran lainnya adalah akan ada eksodus peekrja asal Tiongkok untuk mengerjakan proyek kereta cepat itu. Bahkan Kementerian Perhubungan merasa tak dilibatkan dalam megaproyek angkutan masal itu.
Namun, kata Johan, presiden akan menampung berbagai usul dan kritik itu untuk dibahas bersama kembali. "Tentu ini didengar presiden. Ini jadi masukan untuk presiden bisa menanyakan kembali pada menteri yang terkait," imbuhnya. Johan juga menampik ada izin yang belum dipenuhi untuk proyek kereta cepat senilai USD 5,573 miliar tersebut. Menurutnya, ada izin yang memang sedang diproses.
"Lagi diproses Kemenhub. Jadi bukan mangkrak. Tentu presiden akan minta laporan perkembangan baik itu dari kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan," tandas Johan. (JP)