INDO Ekspres, Jakarta - Tim pengkaji pencabutan Surat Keputusan (SK) Pembekuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) telah menyelesaikan draf syarat pencabutan SK Pembekuan PSSI seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.
Kepala Komunikasi Publik Kempora, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan ada beberapa persyaratan yang dibuat untuk mencabut SK Pembekuan PSSI. Syarat-syarat tersebut meliputi koordinasi PSSI dengan pemerintah, adanya koordinasi pemerintah dengan PSSI hingga permintaan Kempora kepada PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
"Pagi tadi kami sudah sampaikan kepada Pak Menteri. Tinggal dikoreksi lagi. Semuanya bersyarat dan bertahap," kata Gatot kepada wartawan di Kantor Kempora, Senayan, Kamis (25/2).
Dengan keluarnya hal tersebut, maka dipastikannya pencabutan pembekuan PSSI itu baru sebatas rencana dan bukan telah dilakukan seperti yang dilansir oleh PSSI sebelumnya. Pihaknya pun menampik kabar jika pembekuan PSSI telah dicabut.
Gatot mengaku sebelumnya ada 12 persyaratan yang dibuat oleh tim pengkaji tersebut. Akan tetapi, 12 syarat itu kemudian mendapat koreksi dari Menpora Imam Nahrawi menjadi hanya kurang dari lima syarat.
Apabila setelah revisi sudah tidak ada kendala dan disetujui Menpora, kajian tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk diberikan keputusan selanjutnya.
"Jadi kami rampingkan hingga menjadi kurang dari lima, tetapi esensi tetap sama antara lain PSSI harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah, pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan menggelar KLB," ujar Gatot.
Setelah draf surat pencabutan ini selesai, Menpora akan langsung menyerahkan kepada Presiden Jokowi. Nantinya keputusan berikutnya ada di tangan Presiden Jokowi. PSSI pun nantinya dituntut melaporkan kepada FIFA bahwa persyaratan pencabutan ini bukan campur tangan pemerintah. "Tapi inilah persyaratan pemerintah kepada PSSI," ungkap Gatot.
Nantinya hasil pengkajian tersebut akan dipelajari dulu oleh Presiden Jokowi. Semua keputusan kapan pembekuan akan dicabut tergantung dari Presiden Jokowi dan hal itu belum diketahui waktunya.
"Jadi, berdasarkan kajian itu ada berbagai aspek. Nanti presiden yang memutuskan. Karena sekali lagi, perintah langsung presiden kemarin itu bukan pencabutan pembekuan, tapi kajian rencana pencabutan pembekuan,” jelasnya.
Sementara status sanksi Indonesia di tangan FIFA sendiri baru akan ditentukan pada Kongres Tahunan FIFA di Meksiko pada 12-13 Mei mendatang. (BS)