INDO Ekspres, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah tuduhan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atas penggunaan APBD DKI untuk melakukan kampanye terselubung menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Dia sangat meyayangkan fitnah Hidayat tersebut. Karena pada kenyataannya, dia sedang melakukan penghematan anggaran di DKI Jakarta. “Saya kasihan juga fitnah itu kadang-kadang. Justru yang ada, saya menghemat anggaran DKI,” ujarnya di Balai Kota DKI, Jakarta, hari ini.
Salah satu contoh, lanjutnya, sejak tahun 2014, Pemprov DKI mati-matian melakukan pendataan ulang siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sehingga tidak ada lagi data ganda siswa penerima KJP. Hal ini mengakibatkan, jumlah penerima KJP di Jakarta mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami penurunan yang signifikan.
“Soal KJP, siapa bilang diperbanyak? KJP tahun ini lebih sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena yang maling-maling saya potong,” ujarnya.
Tidak hanya itu, anggaran untuk bantuan Yayasan Beasiswa Jakarta dan Bazis dipangkasnya. Karena dia tidak ingin satu siswa mendapatkan tiga bantuan dana, mulai dari KJP, beasiswa dari Yayasan Beasiswa Jakarta dan dari Bazis.
“Karena seorang nggak boleh dapat tiga bantuan. Jadi sekarang jumlah penerima KJP lebih turun. Kenapa? Yang fiktif-fiktif saya buang. Saya sangsi. Jadi di mana ada kampanyenya,” tuturnya.
Ditegaskannya, tuduhan itu tidak berdasar. Apalagi dalam penggunaan dana KJP hanya bisa digunakan secara transaksi non tunai. Bisa saja kalau mau kampanye, dana KJP digelontorkan seperti dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Makanya, kalau mau tuduh buat kampaye saya, yang mana? Mana ada pola memanfaatkan untuk rusak sistem. Dana KJP Rp 2,7 triliun tidak boleh kontan. Kalau mau kampanye, lepasin dong kaya BLT. Langsung top. Orang kalah lawan saya, ini orang maki-maki saya. Jadi kasih tahu ini sajalah, kalau takut bersaing, nggak punya program, Aku ajarin program jadi lebih pinter dikit jadi calon gubernur,” terangnya.
Kemudian, mantan Bupati Belitung Timur ini juga membubarkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir yang mengucurkan dana kredit untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembubaran UPT ini dikarenakan banyaknya kredit macet yang tak tertanggulangi mengakibatkan kerugian negara.
“Kenapa saya bubarin? Semua kredit macet. Harusnya kalau saya manfaatin kampanye, atas nama usaha kecil menengah kasih kredit yang besar. Kan baik hati Ahok kasih Rp 5-10 juta,” ungkapnya. (bst)